Perubahan Tarif Mendadak, Ada Apa dengan GoJek?

Tarif ojek online (OJOL) per 1 Mei 2019 yang lalu mengalami kenaikan dan berjala cukup efektif. Tarif ini diberlakukan di 5 kota besar Indonesia yang mewakili 3 zona, yaitu Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Namun, tarif baru tersebut ternyata hanya berlaku selama tiga hari bagi Gojek. Hitungan tarif per kilometer (km) wilayah Jabodetabek telah menurun dari harga Rp 2.500 menjadi Rp 1.900 sejak hari Sabtu, 4 Mei 2019. Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA), Igun Wicaksono mengatakan bahwa tarif yang semula naik mengikuti peraturan pemeintah, kini mendadak turun. Hal ini mengatikan bahwa GoJek tidak mengikuti atuan yang telah di buat pemerintah.

Perubahan mendadak mengenai tarif ini Igun lontarkan kepada pihak Gojek karena GoJek dianggap tidak bisa memberi menjelaskan penyebab adanya penurunan. Sementara itu, jumlah penumpang tetap stabil meski tarif melonjak naik.

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menhub RI Nomor KP 347 Tahun 2019, tarif batas bawah yang diberlakukan  untuk wilayah Jabodetabek adalah sebesar Rp 2.000 per km, dengan tarif batas atas yaitu Rp 2.500 per km. Ketentuan tarif ojek online ini berlaku nett untuk pengemudi dengan tarif minimal dibawah 4 km. Untuk di wilayah  Jabodetabek, tarif minimal pejalanan berkisar antara Rp 8.000 hingga Rp 10.000.

Aksi Mogok Off-Bid oleh Pengemudi

Selepas adanya aturan sewenang GoJek, Igun mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan para pengemudi Gojek untuk aksi mogok nasional bersama pada hari Senin (6/5). Meski tarif GoJek yang diturunkan hanya pengemudi di wilayah Jabodetabek, GARDA sudah berkoordinasi dengan seluruh driver GoJek di Indonesia untuk turut berpartisipasi. Keikutsertaa diwujudkan dengan cara menonaktifkan aplikasi selama seharian.

Aksi ini meupakan bentuk rasa kecewa terhadap kebijakan Gojek yang menurunkan tarif tanpa alasan yang jelas. Menurut Igun, kebijakan ini mencerminkan bahwa Gojek telah melecehkan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Tanggapan Kemenhub

Budi Setyadi selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub yang telah mendengar kabar ini mengaku akan memanggil GoJek untuk mengetahui alasan dari kebijakannya. Tentunya, di pertemuan yang akan datang tersebut diharapkan terbentuk solusi untuk kepentingan seluurh pihak.

Dalam hal ini, Budi tidak berkomentar banyak mengena sanksi yang akan diberikan kepada Gojek. Budi menyadai bahwa Gojek dibutuhkan oleh elemen masyarakat, lebih baik mencari jalan keluar.

Budi yang juga sudah mendengar rencana aksi mogok dari pengemudi mengatakan bahwa dirinya menghormati keputusan para pengemudi, sebab aksi mogk tersebut masih menjadi bagian dari hak pengemudi.

Leave a Reply